Wakil Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, Dr. H. Mahathir Muhammad, SE, MM, menyampaikan tujuh rekomendasi penting dalam Rapat Pengurus Pusat dan Pleno (RPPP) IV Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) yang berlangsung pada 14–16 Februari 2025.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Pengurus Harian Aptisi Wilayah II Lampung, Mahathir hadir mewakili Ketua Aptisi Wilayah II Lampung, Firmansyah, yang sedang menjalankan tugas di luar negeri.
Rapat pleno tersebut diselenggarakan di Hotel Nagoya Hill, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan diikuti oleh perwakilan perguruan tinggi swasta dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk dari Lampung, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Yogyakarta, hingga Jawa Timur.
Kehadiran Mahathir dalam forum nasional tersebut bertujuan untuk menyuarakan aspirasi perguruan tinggi swasta, khususnya yang berasal dari Wilayah II Lampung, dalam rangka mendorong perbaikan kebijakan pendidikan tinggi secara nasional.
Dalam laporan yang disampaikannya, Mahathir memaparkan tujuh poin strategis:
Akreditasi kembali ke BAN-PT – Meminta agar proses akreditasi perguruan tinggi dikembalikan sepenuhnya ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Penambahan kuota KIP Kuliah untuk PTS – Mengusulkan peningkatan jumlah penerima KIP Kuliah di kampus swasta agar lebih proporsional dibandingkan kampus negeri.
Keberlanjutan sertifikasi dosen – Menyuarakan agar dosen yang sedang menempuh studi lanjut tetap memperoleh tunjangan sertifikasi.
Kemudahan guru besar untuk PTS – Meminta penyederhanaan syarat pengurusan gelar guru besar di perguruan tinggi swasta.
Cluster hibah riset PTS – Mengusulkan adanya klaster tersendiri bagi PTS dalam hibah penelitian dan pelatihan, sesuai kapasitas SDM masing-masing.
Pembatasan kampus jauh PTN – Meminta agar pembukaan kampus jauh perguruan tinggi negeri dihentikan karena berdampak pada penerimaan mahasiswa di PTS.
Penyetaraan ijazah minimal akreditasi “Baik” – Mengusulkan agar lulusan PTS dengan akreditasi minimal “Baik” dapat disetarakan ijazahnya oleh instansi pemerintah.
Selain itu, Mahathir menyoroti sistem penerimaan mahasiswa baru di PTN yang terlalu banyak jalur — mulai dari undangan, KIP Kuliah, SNMPTN, hingga jalur mandiri berkali-kali — yang menurutnya memperkecil peluang PTS dalam menjaring mahasiswa.
Melalui partisipasinya dalam forum nasional ini, Universitas Teknokrat Indonesia menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kualitas dan keberlangsungan pendidikan tinggi swasta di Indonesia. Mahathir berharap rekomendasi tersebut dapat mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan.
